PPDB Zonasi Banyak Masalah, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Saya, tapi Pak Muhadjir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyatakan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi bukanlah keputusan yang dibuat olehnya. 

Dia menjelaskan, bahwa saat menjabat sebagai Mendikbud Ristek, kebijakan tersebut sudah ada dan merupakan program yang dirancang oleh Mendikbud sebelumnya, yaitu Muhadjir Effendy.

"Waktu saya pertama masuk, itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/7/2023). 

"Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujarnya.

Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus tetap dijalankan karena memiliki signifikansi yang penting. 

Dia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meskipun akan memerlukan usaha lebih. 

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Akar Masalah PPDB Jalur Zonasi Ada di Jumlah Kursi

Hal ini karena banyak anak yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengikuti les guna bisa diterima di sekolah tertentu, namun terkendala oleh kebijakan zonasi tersebut. 

Nadiem menyadari bahwa anak-anak tersebut beserta orang tuanya pasti akan merasa kecewa jika kebijakan ini dihentikan. 

Di sisi lain, kebijakan zonasi ini juga berperan dalam membuka peluang bagi anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri.

"Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi, ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," tuturnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi.

Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan ada orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju. 

Hal tersebut bertujuan agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Baca Juga: Jokowi Minta Persoalan PPDB Diselesaikan Baik-Baik