WADA Kembali Beri Surat Teguran untuk Indonesia, Merah Putih Terancam Tak Bisa Berkibar Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga anti-doping Indonesia (IADO) kembali mendapat surat teguran dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA).

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, selaku yang menerima surat tembusan itu.

Melalui surat itu, IADO menerima Corrective Action Report (CAR) atau Laporan Tindakan Korektif karena aturan yang diberlakukannya saat ini masih belum sesuai dengan WADA Code 2021.

Okto menyatakan, peringatan tersebut mesti ditindaklanjuti secara serius oleh IADO mengingat Indonesia baru saja lepas dari sanksi WADA untuk perkara yang sama pada Februari lalu.

Baca Juga: Bakal Dapat Pasangan Baru di Piala Thomas 2022, Kevin: Belum Tahu Siapa, yang Penting Selalu Siap

"Saat ini Merah Putih terancam tak bisa berkibar lagi, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan sebelum 23 Juni," kata Okto dalam siaran pers, Sabtu (7/5/2022).

"Saya, sebagai Ketua KOI dan mantan Ketua Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA, mengimbau keras kepada IADO untuk bisa lebih intensif berkomunikasi baik dengan Kemenpora maupun yang lainnya agar situasi kritikal ini dapat teratasi," imbuhnya.

Okto tak ingin sanksi WADA kepada Indonesia pada Oktober 2021 lalu terulang kembali. Terlebih, dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021 pada 23-30 Juli 2022.

"Saya berharap semua pihak dapat memahami situasi kritis ini. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan gugus tugas membuat kita kembali dalam posisi sulit dan Indonesia mendapat sanksi lagi," jelas Okto.

Baca Juga: Ini Susunan Pemain Indonesia vs Prancis di Partai Pembuka Piala Uber 2022

"WADA juga berencana datang ke Indonesia. Jadi saya berharap agar situasi kritis ini bisa diatasi, sehingga kita tidak mendapat sanksi," pungkas dia.

Sebelumnya, IADO sempat mendapat sanksi dari WADA karena dianggap tidak patuh dalam melakukan prosedur tes anti-doping.

Kemudian, IADO akhirnya resmi terbebas dari sanksi pada Februari lalu setelah memenuhi syarat yang diminta WADA.

Namun, WADA tetap mengawasi IADO supaya mereka terus menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.