Penanganan Covid-19, Pengamat: Pemerintah Diminta Tidak Keluarkan Narasi Saling Bertentangan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan menimbulkan distorsi di publik.

Pemerintah seharusnya mengutamakan narasi tentang pembatasan, pengendalian, larangan mudik, dan bantuan.

Baca Juga: Pemerintah Belum Akan Putuskan Relaksasi PSBB dalam Waktu Dekat Ini, Apa Alasannya?

Hal itu diungkapkan Gun Gun ketika menjelasakan protokol komunikasi publik pemerintah dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 yang diharapkannya memiliki pesan kunci yang jelas.

Pendapat pengamat komunikasi politik UIN Jakarta itu menyeruak dalam diskusi online bertajuk “Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Kamis (14/5/2020).

"Ada empat pesan kunci atau narasi yang jangan diabaikan atau betul-betul menjadi top of mind public, dan jangan diganggu dengan bahasa polisemi. Bahasa yang multitafsir," ujar Gun Gun yang menjadi pemateri pada diskusi tersebut.

Gun Gun menyarankan, pemerintah saat ini sebaiknya fokus menyampaikan empat narasi tersebut kepada publik. 

Jika hal itu dilakukan secara serius, Ia yakin pemerintah tak perlu menunggu waktu lama mewacanakan perihal relaksasi atau "the new normal". 

"Empat pesan kunci ini saja, kalau benar-benar diresonansikan dan tidak diganggu dengan narasi kontraproduktif, kita bisa optimstis, Juni-Juli pemerintah bisa mulai menarasikan the new normal dan relaksasi," tutur Gun Gun, yang juga pengajar komunikasi politik pada Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) UMJ.

Menurut Gun Gun, belum tepat jika pemerintah saat ini sudah berbicara tentang relaksasi. 

Namun, pada waktu bersamaan, kurva penularan kasus Covid-19 masih menanjak. 

Ia menilai, narasi tentang relaksasi justru melemahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. 

Gun Gun mencontohkan soal keputusan pemerintah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi yang dinilai menganggu kebijakan pengendalian dan pembatasan masyarakat. 

Baca Juga: Pemerintah Beri Izin Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas Lagi

"Narasi itu terganggu di situ. Pembatasan dan pengendalian harus berujung pada pesan kunci ketiga, yang berkaitan dengan akhir Ramadhan ini, yaitu larangan mudik. Harusnya jadi pesan kunci utama, jangan diganggu dengan narasi-narasi pemerintah yang lain," kata Gun Gun. 

Gun Gun menegaskan, pada April hingga Mei ini adalah fase yang sangat krusial, sehingga pemerintah perlu melaksanakan komunikasi publik secara cermat dan tepat.

Untuk itulah, Gun Gun menyarankan, narasi dalam komunikasi publik dapat menjadi "senjata penting", sehingga harus dikelola dengan baik. 

"Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa. Karena itu, harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," ungkapnya.