Belva Devara Mundur dari Stafsus Presiden Jokowi, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menanggapi pengunduran diri Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara.

Pramono membenarkan dan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri CEO Ruangguru bernama lengkap Adamas Belva Syah Devara itu.

“Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Sdr. Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya itu,” kata Pramono, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media Istana, Selasa (21/4/2020). 

Baca Juga: CEO Ruangguru Belva Devara Mundur dari Staf Khusus Presiden

Menurut Pramono, dari awal Presiden Jokowi menginginkan anak-anak muda yang berpotensi seperti Belva untuk bergabung dalam pemerintahan, sehingga bisa berkontribusi dengan gagasan-gagasan inovatif dan kreatifnya.

Sekaligus memberikan ruang belajar bagi anak-anak muda terkait  tata kelolaa pemerintahan.

Terkait  dengan keikutsertaan Ruang Guru dalam kartu prakerja, lanjut Pramono, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa  proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini.

Sebelumnya diinformasikan, Stafsus Presiden Joko Widodo, Belva Devara, mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan itu diambil setelah ramai polemik Ruangguru, yang dia pimpin, dianggap memiliki konflik kepentingan terkait program Kartu Prakerja.

"Pengunduran diri telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," ujar Belva dalam surat yang diposting di Instagramnya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Belva Devara Resmi Mundur dari Stafsus Stafsus Presiden

Belva menegaskan, ia sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses penunjukan yang membuat Ruangguru, melalui Skill Academy, terpilih menjadi salah satu digital platform untuk program Kartu Pra Kerja. Termasuk soal anggaran dan mekanisme teknis. 

Semua dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). 

"Proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku," katanya.