Pemerintah Matangkan Mekanisme Penyalurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV -

Presiden Joko Widodo kembali berbicara mengenai perlindungan sosial dan stimulus ekonomi di tengah situasi pandemi Corona (COVID-19). Presiden menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan soal pemberian bantuan di Jakarta.

"Yang diintervensi di hulu saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali untuk membantu bertahan, terutama di Ibu Kota, saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta, artinya 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk segera dieksekusi di lapangan," kata Jokowi pada rapat terbatas yang diunggah streaming melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/4/2020).

Jokowi juga menyampaikan intervensi terkait penanganan Corona di level tengah. Dia meminta protokol kesehatan dilaksanakan dengan disiplin.

Terkait soal bantuan sosial di Jakarta, Anies sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memikirkan tentang nasib para pekerja harian yang bakal terdampak penerapan social distancing demi mencegah penyebaran virus Corona. Ada bantuan yang akan disampaikan secara bertahap.

"Jadi ini punya konsekuensi yang tidak sederhana karena kemudian sebagian dari masyarakat kita yang memiliki pekerjaan mengandalkan pada penghasilan harian itu akan terdampak," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Anies menyebut pihaknya masih merumuskan pemberian bantuan itu. Besarannya pun tengah dibahas. "Sekarang sedang dirumuskan besaran, metode mengikuti perkembangan," tutur Anies.

Bantuan Untuk Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Covid-19

Pemerintah sedang mematangkan opsi penyaluran bantuan paket sembako langsung kepada masyarakat yang terdampak dari pendemi virus korona. Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus korona di daerah epicentrum penyebaran virus korona.
Penyaluran bantuan sembako langsung tersebut merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk jaring pengaman sosial (social safety net) yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3/2020). Presiden mengumumkan langkah pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dengan meluncurkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020, senilai Rp 405,1 triliun.

“Dalam paket stimulus itu, untuk social safety net sebesar Rp110 triliun. Nah, untuk penyaluran paket sembako langsung ini, merupakan bagian dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, dengan nilai Rp25 triliun. Mekanismenya bagaimana, kami rumuskan dalam satu dua hari ini,” kata Mensos Juliari, di Jakarta, Selasa (31/03/2020).

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Mensos menyatakan, pemerintah meluncurkan stimulus fiskal untuk menangani pandemi viris korona sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran tersebut dialokasikan untuk empat bidang yaitu: Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Penyaluran bantuan paket sembako langsung ini merupakan kebijakan baru, di luar bantuan sosial (social safety net) regular yang sudah berjalan yaitu Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Sekaligus ini merupakan jawaban atas harapan publik, agar masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah yang terdampak penyebaran virus korona, segera mendapat bantuan,” kata Mensos.

Mensos membantah adanya anggapan bahwa pemerintah lamban dalam merespon berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terdampak Covid-19. “Pemerintah perlu menghitung dengan cermat, segala konsekwensinya agar dalam pelaksanaannya berjalan baik. Melalui bansos regular, seperti PKH dan Progam Sembako, sudah langsung bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Hanya saja, memang dalam pelaksanaan penyalurannya di lapangan, Mensos berpesan agar dilakukan dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan social distancing. “Ini yang perlu diperhatikan. Kemensos melalui pilar-pilar sosial dan pendamping sudah menegakkan ketentuan ini. Mungkin juga nanti perlu melibatkan kepolisian agar tidak terjadi kerumunan,” kata Mensos.
Selain opsi penyaluran paket sembako langsung kepada masyarakat terdampak, Kemensos juga tengah membahas penambahan bansos kepada 3,7 juta pekerja sektor informal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan program bansos tersebut, diharapkan dapat menahan keinginan masyarakat untuk mudik.

Program Sembako dan PKH merupakan bagian dari  kebijakan jaring pengaman sosial sebagai bentuk dukungan Kemensos dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.
Kementerian Sosial telah meningkatkan indeks bantuan Program Sembako dari semula Rp150.000/ KPM/bulan menjadi Rp 200.000/KPM/bulan. Kenaikan bansos sebesar Rp50.000 tersebut, diperuntukkan bagi 15,2 juta KPM Program Sembako yang diberikan selama sembilan bulan yakni dari Maret sampai November 2020.
Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM PKH. Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya.