Tegas! Presiden Jokowi Tolak Pemulangan Militan ISIS Eks WNI

KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memulangkan terduga teroris pelintas batas atau WNI yang terlibat ISIS. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terduga teroris lintas batas atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut saat ini diketahui tersebar di beberapa negara di Timur Tengah. "Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Kalimat Presiden Jokowi itu pun mengundang tanya para wartawan. Sebab, Kepala Negara menyebut "eks WNI". Artinya, mereka bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Baca Juga: Ketegasan Pemerintah Menolak ISIS Asal Indonesia

Meski demikian, saat wartawan bertanya kembali mengenai status kewarganegaraan mereka, apakah mereka saat ini masih berstatus WNI atau bukan, Presiden Jokowi menolak berkomentar.

Ia lantas menegaskan kembali bahwa pemerintah lebih mengutamakan keamanan 260 juta rakyat Indonesia di Tanah Air daripada harus memulangkan 689 WNI teroris pelintas batas.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," lanjut Presiden Jokowi.

Diketahui, keputusan tidak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS dan terduga teroris pelintas batas ke Indonesia mulanya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca Juga: Mahfud Rahasiakan Cara Pemerintah Cegah ISIS Pulang, Khawatir Cari Jalan Lain

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.