Untuk Natuna, DPR Dukung Penambahan Anggaran Terkait Pengadaan Coast Guard

Kantor Staf Kepresidenan menggelar rapat koordinasi yang diikuti sejumlah Kementerian terkait untukn membahas tentang persoalan di Perairan Natuna

Deputi Bidang Hukum dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani menyatakan rapat tertutup ini dilakukan untuk menyamakan visi soal penanganan, penjagaan dan pembangunan di Natuna. Terkait dengan keberadaan kapal Tiongkok di sekitar perairan Natuna, pemerintah kembali menegaskan tak ada negosiasi mengenai kedaulatan negara. Kehadiran pemerintah di Kepulauan Natuna ini guna menjaga dan mengamankan wilayah terluar indonesia

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasy-Hari mendukung penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait dengan pengadaan coast guard guna menjaga perairan Indonesia. Namun, penambahan anggaran tersebut harus berdasarkan usulan dari pihak Bakamla.

Pada senin pagi, Pesawat Boeing 737 intai strategis dan pesawat Jet F16 Angkatan Udara bersiap terbang dari landasan udara Raden Sajad dalam patroli di perairan Natuna. Pesawat-pesawat ini melengkapi patroli di laut yang melibatkan enam kapal di antaranya KRI Ciptadi, KRI Teuku Umar dan KRI Usman Harun. Hasil pantauan hingga senin siang tidak ada lagi kapal Tiongkok di sekitar batas terluar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia