Revitalisasi Sungai Tanpa Penggusuran, Menjadi Kendala Melanjutkan Program Normalisasi

Temuan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono ini, diketahui saat menyusuri Kali Ciliwung bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Ketua BNPB, Majyen Doni Moniardo. Tak hanya penyusutan, pemukiman warga tak hanya memadati bantaran, melainkan sudah menutupi bagian palung sungai.

Tak ada pilihan lain bagi DKI Jakarta agar terbebas dari banjir, selain mengoptimalkan program normalisasi Sungai Ciliwung.

Di era Gubernur Anies, proyek normalisasi telah diganti dengan istilah proyek naturalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Inilah yang menjadi kendala melanjutkan program normalisasi yang dilakukan Kementrian PUPR.  

Selama penyusuran Kali Ciliwung, Menteri Basuki menyebut, rencana menormalisasi Ciliwung dari 33 kilometer, yang terealisasi baru 16 kilometer.  Sehingga daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi inilah yang tergenang banjir.

Mandeknya proyek normalisasi Sungai Ciliwung, rupanya karena ada pemangkasan anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar 500 miliar rupiah, oleh tim anggaran pemerintahan Gubernur DKI.

Menurut kepala sumber daya air DKI, Juaini Yusuf, yang kami kutip dari laman tempo dot co,

"Pemerintah menganggarkan seluruhnya 850 miliar rupiah untuk pembebasan waduk dan sungai tahun ini. Namun, yang terserap hingga November sebesar  350 miliar rupiah. Yang belum terserap dipangkas karena ada efisiensi"

Juaini mengakui, akibat pemangkasan anggaran ini, rencana pembebasan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung harus dihentikan sementara, dan bakal diteruskan kembali tahun 2020.