Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$iframe
Filename: libraries/Article_lib.php
Line Number: 238
Backtrace:
File: /var/www/html/frontendv2/application/libraries/Article_lib.php
Line: 238
Function: _error_handler
File: /var/www/html/frontendv2/application/controllers/Read.php
Line: 85
Function: gen_content_article
File: /var/www/html/frontendv2/index.php
Line: 314
Function: require_once
KOMPAS.TV – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis 5/12/2019).
BDF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk ke-12 kalinya itu berlangsung sejak hari ini hingga besok (Kamis-Jumat/5-6 Desember 2019).
Ajang bergengsi di dunia internasional itu dihadiri 90 perwakilan dari berbagai negara dan 7 perwakilan asal organisasi internasional.
“Demokrasi berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi" kata Menlu Retno dalam pidato pembukanya BDF XII.
Dengan mengusung tema “Democracy and Inclusivity", BDF ke-12 itu juga menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Mereka antara lain berasal dari kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, akademisi, dan pelaku usaha yang siap memberikan perspektif komprehensif tentang demokrasi yang inklusif.
Selain itu, lanjut Retno, isu Pemberdayaan perempuan juga menjadi sorotan dalam forum tahunan tingkat menteri ini.
Pada Ministerial Panel bertajuk “Women Leadership, Inclusion and State of Democracy", menteri-menteri luar negeri perempuan yang di antaranya berasal dari Australia, Indonesia, Kenya dan Namibia akan berbagi informasi tentang praktik dan cerita yang menginspirasi.
Terutama terkait dengan partisipasi perempuan di politik dan penyusunan kebijakan publik.
Retno menjelaskan, untuk kali pertamanya, sejak tahun 2008, BDF kini melibatkan pelaku-pelaku usaha.
Khususnya pada panel dengan tema inclusive economy yang akan melengkapi seluruh kegiatan BDF.
Para pelaku usaha akan duduk bersama untuk berbagi pandangannya terkait hubungan kualitas demokrasi dengan ekonomi.
Sebagai kerja konkret, Kemenlu dan sejumlah pelaku usaha menandatangani berbagai nota kesepahaman guna menyediakan pendidikan formal serta pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengembangan usaha mikro-menengah bagi negara-negara berkembang yang bermitra dengan Indonesia.
Unsur lainnya yang juga dilibatkan adalah pemuda melalui Bali Democracy Students Conference (BDSC) dan untuk unsur masyarakat madani melalui Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).
Dalam 12 tahun terakhir ini, BDF telah berperan besar membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia Pasifik.
Tidak hanya menjadi sebuah wadah untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan demokrasi, BDF juga bertransformasi menjadi sarana untuk membangun jaringan dan kerja sama pembangunan demokrasi serta good governance, khususnya di kawasan-kawasan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.