Politikus PDIP Pertanyakan Presiden Prabowo Tak Utus Wapres ke Vatikan, Bersedia Beri Saran

JAKARTA, KOMPAS.TV  – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mempertanyakan keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak mengutus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, pada 26 April 2025.

Mengutip pemberitaan Tribunnews.com, Kamis (24/4/2025), Arya menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

"Saya mempertanyakan, kenapa enggak wakil presiden yang berangkat itu lho?" kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

Baca Juga: Prabowo Utus 4 Orang Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus: Ada Tommy, Pigai, Jonan, dan Jokowi

Meski demikian, ia berpendapat bahwa presiden memiliki pertimbangan tersendiri sehingga mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira yang tau adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah untuk menjadi utusan ke Vatikan," imbuhnya.

Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk menyatakan setuju atau tidak setuju atas penunjukan itu. Tetapi, jika penunjukan itu belum diputuskan, ia mengaku bisa memberi saran.

"Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran," tuturnya.

Diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto, mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono; mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai.

Baca Juga: Kuasa Hukum Jokowi Respons Desakan Tunjukkan Ijazah Asli: Preseden yang Sangat-Sangat Buruk

"Atas nama pemerintah Indonesia bapak presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Rabu, (23/4/20256).

Rencananya, mereka bertolak ke Vatikan pada hari Kamis  atau Jumat untuk hadir di pemakaman pada Sabtu (26/4/2025). Prasetyo menyebut pemerintah masih mengatur teknis pemberangkatannya.