Kemensos Berpeluang Usulkan Soeharto & Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional: Syarat Normatif Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Sosial berpeluang mengusulkan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan nasional.

Penjelasan mengenai peluang diusulkannya kedua nama tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Rabu (23/4/2025), usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menyampaikan penjelasan tersebut untuk merespons ramainya pembicaraan mengenai kembali diusulkannya Presiden Kedua RI Soeharto sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2025.

“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Soeharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas,” tuturnya, dikutip Antara.

Baca Juga: Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Sebut Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Penilaian Matang

“Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pengusulan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif, mengingat MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian dengan beberapa pihak terkait, termasuk akademisi, sejarawan, hingga tokoh masyarakat untuk mendiskusikan sekaligus finalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 oleh provinsi pengusul.

Setelah difinalisasi, daftar usulan itu akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.

“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” kata Mensos.

Baca Juga: Jawab Istana soal Presiden ke-2 RI Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Beberapa hari sebelumnya, pada Minggu malam (20/4), Mensos berjanji mendengarkan aspirasi rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” ujarnya.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.