Ini Analisis Pengamat soal Perintah Prabowo agar Menteri Merapatkan Barisan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai ada dua perspektif terkait perintah Presiden RI Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan.

Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (22/4/2025), Burhanuddin mengatakan, jika perintah itu dilihat dengan perspektif kecurigaan tentang adanya matahari kembar, maka akan diartikan bahwa perintah tersebut muncul karena disinyalir ada menteri yang tidak loyal.

“Lagi-lagi soal perspektif ya. Kalau perspektif mereka yang mencurigai bahwa memang ada matahari kembar, disinyalir ada menteri-menteri yang bermain dua kaki,” ucapnya.

“Tetapi kalau perspektifnya lebih positif, ya ini kaitannya dengan tantangan geopolitik tadi. Sebaiknya menteri-menteri segera merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan.”

Baca Juga: Bantah Isu 'Matahari Kembar', Jokowi: Matahari Cuma 1, Presiden Prabowo Subianto

Dalam dialog itu, Burhanuddin juga menyampaikan pendapatnya tentang sejumlah menteri yang berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, seusai Idulfitri 1446 lalu.

Menurutnya, jika melihat dari waktu kunjungan, hal itu merupakan sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

“Kalau dari sisi timing sebenarnya wajar ya, menteri-menteri apalagi yang pernah menjadi anak buah Pak Jokowi melakukan silaturahmi di bulan Syawal, pascalebaran.”

“Cuma memang, menjadi isu yang ramai di publik karena bagaimana pun juga presiden yang sedang berkuasa adalah Pak Prabowo, dan kemudian ada pernyataan yang incorrect dengan mengatakan Pak Jokowi adalah bos saya,” ucapnya.

Padahal, lanjut Burhanuddin, Presiden RI saat ini adalah Prabowo Subianto. Hal inilah yang menurutnya memicu sinyalemen berkaitan dengan matahari kembar.

“Tetapi kan cuma ada satu nama menteri yang menurut saya slip of tongue dengan menyebut Pak Jokowi sebagai bos, meskipun mungkin maksudnya adalah mantan bos, tetapi disampaikan saat presidennya sudah berganti, itu jelas tidak tepat.”

Pernyataan itu pula yang kemudian memicu perdebatan bahwa seolah-olah masih ada matahari lain selain Pak Prabowo.

Padahal, kata Burhanuddin, jika mengacu pada UUD 1945, sekuat dan sepopular apa pun seseorang saat menjabat sebagai presiden, ia tidak lagi memiliki presidential power setelah jabatannya usai.

“Presidential power itu ada di tangan presiden resmi yang sudah dilantik, dengan berbagai macam kekuatannya dan kewenangannya.”

“Jadi, suka atau tidak suka, presiden hari ini adalah Prabowo Subianto, dan karenanya, ketika Pak Prabowo menyampaikan semacam seruan itu, saya baca konteksnya begini, hilangkanlah gimmick, hilangkanlah drama-drama tidak penting, ini tantangan politik makin kuat, apalagi setelah ada tarif Trump,” ujarnya.

Baca Juga: Cak Imin Ingatkan Perantau untuk Siapkan Diri Sebelum ke Jakarta: Jangan Jadi Beban

Mengutip Tribun Kaltim, pada Minggu (20/4/2025), Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengaku Prabowo meneleponnya saat dirinya menggelar halalbihalal.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ungkap Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.