Menkes Bakal Tata Ulang Program PPDS, Wajibkan Tes Psikologis dan Akhiri Beban Kerja Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan menata ulang Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Hal tersebut disampaikan Menkes di tengah sorotan terhadap program PPDS belakangan ini.

Desakan untuk mengevaluasi PPDS sendiri semakin deras usai terungkapnya kasus pemerkosaan oleh dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Menkes pun mengakui kejadian-kejadian belakangan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistematis program pendidikan dokter spesialis.

Budi mengatakan, ke depannya, peserta didik PPDS harus melalui tes psikologis dan pendidikan kejiwaan terlebih dahulu. Sehingga, calon dokter spesialis dapat lebih berintegritas dan siap bertugas dalam pelayanan masyarakat.

"Saya harap kasta-kasta pendidikan yang diberikan kepada dokter spesialis ini bukan hanya pendidikan keterampilan, bukan hanya pendidikan kepintaran akalnya dia, tapi juga pendidikan integritas, dan juga pendidikan paling penting pendidikan jiwa, para dokter ini harus tahu mana yang benar dan mana yang salah," kata Budi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin (21/4/2025).

Baca Juga: Diduga Rekam Mahasiswi Mandi, Kini Kegiatan Dokter PPDS UI yang Jadi Tersangka Dibekukan Sementara

Budi menekankan harus ada perbaikan sistematis dan konkret dalam pelaksanaan program PPDS. Menurutnya, pelaksanaan PPDS selama ini masih belum memenuhi standar.

Menkes juga menyoroti banyak formasi dokter spesialis yang masih kosong. Sehingga, kebijakan afirmasi dinilai dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain itu, Menkes Budi mengungkapkan banyak pesrta didik PPDS yang tidak dibimbing langsung oleh dokter konsulen, melainkan senior.

Budi pun menyinggung jam kerja calon dokter spesialis yang dinilai berlebihan. Budi menyesalkan jam kerja berlebihan dokter PPDS yang sering diberlakukan dengan dalih "latihan mental."

"Kami mendengar bahwa para peserta didik dokter spesialis ini dipaksa bekerja luar biasa, banyak yang bilang untuk latihan mental, tapi menurut saya terlalu berlebihan," kata Budi.

"Aturan-aturan mengenai jam kerja peserta didik itu sudah ada dan seluruh dunia juga standar. Saya minta minta ini benar-benar dipatuhi."

Lebih lanjut, Menkes menyoroti keluhan peserta didik PPDS yang memiliki masalah pendapatan saat menempuh pendidikan. Budi menyebut pihaknya akan mencarikan solusi berupa penerbitan surat izin praktik (SIP) dokter umum supaya peserta didik PPDS bisa mendapat penghasilan layak saat belajar.

Menkes Budi juga meminta praktik kerja di program PPDS diubah. Menurutnya, selama ini banyak peserta didik yang sering disuruh mengerjakan yang bukan tugasnya.

"Sayar sering mendengar peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan mereka, mereka harus dorong-dorong tempat tidur pasien, bekerja disuruh-suruh sebagai kurir yang membawa bukti pemeriksaan lab, pengambilan obat, itu bukan tugas mereka," kata Budi.

Baca Juga: Kemenkes Nonaktifkan STR Dokter PPDS FKG UI yang Diduga Rekam Mahasiswi Mandi