JAKARTA, KOMPAS TV - Kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Solo, Jawa Tengah, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memicu spekulasi politik.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi Lebaran, melainkan bisa menjadi sinyal politik yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal ini mengingat hubungan Jokowi dengan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu merenggang pasca Pilpres 2024.
Baca Juga: Bantah Isu Matahari Kembar karena Sowan ke Solo, Bahlil: Hari Raya Jangan Dipolitisasi
“Jangan-jangan sebenarnya pesan politiknya itu lebih kentara ingin disampaikan kepada Megawati dan PDIP,” kata Adi dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (18/4/2025).
Adi menduga kunjungan para pembantu Presiden Prabowo Subianto itu ke Solo justru bisa dimaknai sebagai bentuk konsolidasi kekuatan politik Jokowi pasca pensiun, sekaligus sinyal bahwa pengaruhnya belum habis.
“Jangan-jangan memang banyaknya menteri dan wakil menteri yang kemudian datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi ini adalah apa yang disebut dengan konsolidasi Jokowismen sebagai bentuk bahwa sebenarnya Pak Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden dan bukan lagi jadi kader PDIP, tapi tetaplah sebagai sosok yang cukup powerful,” kata Adi.
“Kalau hanya sebatas silaturahmi berkunjung mungkin tidak ada persoalan. Tapi ketika ada statement dua menteri misalnya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bos, ya tentu kemudian memancing spekulasi yang cukup liar. Artinya apa? Ini yang mestinya harus dihindari,” ujar Adi.
Ia menilai, pernyataan tersebut menjadi sensitif, mengingat para menteri dan wakil menteri yang datang ke Solo dikenal dekat dengan Jokowi.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi politik para pejabat publik, apalagi di masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Prabowo.
Komunikasi yang tidak terkontrol bisa berdampak negatif terhadap citra dan stabilitas pemerintahan baru.
Adi juga menyinggung istilah "matahari kembar" yang kembali mencuat dalam dinamika politik belakangan ini.
Bahkan, kekhawatiran ihwal adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan bukan tanpa alasan.
“Wajar kalau kemudian sekelas Pak Mardani Ali Sera (politikus PKS) juga ngomong dan mewanti-wanti soal matahari kembar. Ini kan seakan-akan mengkonfirmasi dari Presiden ke-6 RI Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang jauh hari sebelumnya. Pak SBY itu sangat menghindari apa yang disebut dengan matahari kembar dan mewanti-wanti agar hal itu tidak terjadi di pemerintahan manapun,” kata Adi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu "matahari kembar" usai sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto bertamu atau sowan ke kediaman mantan presiden, Joko Widodo (Jokowi), pekan lalu.
Baca Juga: Respons soal Isu Prabowo-Jokowi 'Matahari Kembar', PDIP: Ingat Visi, Satu Presiden
Hasan menyebut kunjungan menteri-menteri Prabowo ke rumah Jokowi sebatas silaturahmi di momen Lebaran 2025.
Mantan relawan Jokowi di Pilkada Jakarta 2012 itu meminta publik tidak menafsirkan kunjungan menteri ke rumah Jokowi secara politik.
"Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik. Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan," kata Hasan, Senin (14/4/2025), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.