Kemhan Siap Eksekusi Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Tunggu Arahan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV -Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI siap mengeksekusi rencana pemerintah mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia.

Kepala Biro Informasi Kemhan, Brigjen Frega Wenas menyebut, pihaknya menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto sehubungan rencana evakuasi tersebut.

Brigjen Frega mengungkapkan, perlu ada pertimbangan terkait kebijakan luar negeri dalam rencana evakuasi itu.

Sehingga, lembaga yang lebih berwenang memimpin wacana itu adalah Kementerian Luar Negeri RI.

"Apa pun perintah dari Presiden kepada Kemhan atau TNI, kami siap mengeksekusi," kata Frega di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Baca Juga: Dorong Stabilitas di Gaza dan Tepi Barat, Uni Eropa Tambah Bantuan ke Palestina Rp 30,54 Triliun

Pejabat Kemhan itu menyatakan, Kemlu nantinya akan berkomunikasi dengan negara-negara Timur Tengah sehubungan rencana evakuasi warga Gaza.

Menurutnya, keputusan akhir mengenai rencana ini tidak bisa diputuskan secara sepihak.

"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," kata Frega dikutip Antara.

Rencana pemerintah mengevakuasi warga Palestina disampaikan Prabowo sebelum berangkat kunjungan luar negeri ke Timur Tengah pada 9 April lalu.

Prabowo menyebut dirinya akan berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin Timur Tengah terkait rencana tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menyatakan Indonesia hendak mengevakuasi korban perang, terutama warga sipil yang terluka, trauma, serta anak-anak yatim.

"Ini sesuatu yang rumit, tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, 9 April 2025.

Tetapi, rencana Prabowo itu dikritik berbagai pihak karena dapat memuluskan agenda pendudukan Israel.

Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat (AS) telah mengutarakan niatnya untuk mengosongkan Gaza dari masyarakat Palestina.

Baca Juga: Menhan Israel Umumkan Pendudukan tanpa Batas Waktu di Gaza, Suriah, dan Lebanon