JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan pemerintah terkait rencana penghapusan kuota impor yang dapat berdampak serius terhadap perekonomian nasional, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Novita, bila kebijakan tersebut diterapkan tanpa pengawasan dan pembatasan yang ketat, potensi kerugiannya sangat besar. Ia menyebut produk impor berisiko membanjiri pasar domestik dan memicu persaingan yang tidak sehat.
“Tsunami produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif,” kata Novita seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: Kuota Dihapus Bukan Berarti Keran Impor Dibuka Bebas, Ini Solusi Menurut Pengamat
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, produk impor yang lebih murah dan memiliki biaya produksi rendah dapat dengan mudah menyingkirkan produk lokal dari pasar.
"Persaingan pasar menjadi timpang. Produk impor dengan harga lebih murah dan biaya produksi rendah berpotensi menyingkirkan produk lokal," katanya.
Selain itu, lanjut Novita, jika kebijakan ini diterapkan, minat masyarakat terhadap produk lokal akan menurun karena konsumen cenderung memilih barang impor yang lebih terjangkau. Hal ini dinilai dapat melemahkan permintaan terhadap produk nasional.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap industri dalam negeri, terutama sektor yang masih berkembang. Sebab, tanpa perlindungan yang memadai, industri lokal akan kesulitan bertahan dan gagal berkembang akibat tekanan pasar yang besar.
"Peningkatan pengangguran tak terelakkan jika UMKM dan industri lokal mulai gulung tikar. Ini diperburuk oleh kondisi daerah dengan UMR rendah atau SDM terbatas. Neraca perdagangan Indonesia bisa defisit akibat banjir impor tanpa penyeimbang ekspor dan kebijakan protektif," katanya.
UMKM, kata dia, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
"Tanpa proteksi selektif dan dukungan pemerintah, mereka bisa kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan pendapatan drastis," ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan protektif yang konkret dalam menanggapi wacana penghapusan kuota impor.
"Perlu kebijakan protektif dan dukungan nyata dalam merespons wacana penghapusan kuota impor, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Juga: Ekonom Didik J Rachbini Dorong Pemerintah Hadapi Tarif Impor Trump dengan Langkah Politik
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan
Pernyataan penghapusan tersebut disampaikan Presiden pada sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.