Analis Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Otoritas Politik Presiden: Untuk Apa Izin Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan bagian dari otoritas Prabowo sebagai presiden.

Analisis tersebut disampaikan oleh analis politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (9/4/2025).

Ia menyampaikan pendapat itu menjawab pertanyaan apakah ada peran eks presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan tersebut.

“Untuk apa Pak Prabowo harus minta izin pada Pak Jokowi? Yang presidennya kan Pak Prabowo di sini. Artinya ini adalah bagian dari otoritas politik Pak Prabowo sebagai presiden,” kata Airlangga.

Baca Juga: Dasco Beberkan Isi Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat Soroti Poin Kepentingan Kedua Pihak

Bahkan, menurut dia, jika melihat ke belakang, hubungan antara Prabowo dan Megawati cukup baik, dan keduanya sudah beberapa kali menyampaikan keinginan untuk bertemu.

“Pak Prabowo sendiri sebetulnya memiliki hubungan yang baik dengan Ibu Megawati, dan dalam beberapa kali juga momentum sudah diutarakan bahwa satu sama lain ingin bertemu,” katanya.

Dalam dialog itu, Airlangga juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan terselenggaranya pertemuan itu setelah Didit putra sematang wayang Prabowo, menyampaikan pada Megawati.

Airlangga menilai, peran Didit cukup penting dalam konteks sebagai perantara yang menyampaikan pesan keinginan bertemu.

“Saya pikir di sini kalau dibilang peran Didit itu juga cukup penting dalam konteks sebagai perantara untuk mohon izin bahwa Pak Prabowo akan bertemu, dan saya kira itu adalah proses politik yang baik,” imbuhnya menegaskan.

Ia menyebut hal itu adalah bagian dari proses politik silaturahim untuk membangun stabilitas dan harmoni.

Airlangga kemudian menuturkan, proses silaturahim dan halal bihalal politik merupakan hal penting dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga: Respons Jokowi hingga Muzani Soal Pertemuan Prabowo-Megawati: Dukungan PDI-P dari Luar Koalisi?

Ia mengisahkan halal bihalal yang dilakukan oleh Bung Karno bersama Kiai Wahab Hasbullah setelah terjadi ketegangan politik antarelit pada tahun 1948.

“Membuat inisiatif, setelah Idulfitri, setelah puasa, bikin pertemuan bersama antarelit yang sedang bersitegang, namanya halal bihalal,” ujarnya.

“Itu adalah bagian dari proses sejarah yang penting yang sedang dilakukan sepertinya oleh Pak Prabowo Subianto, dan saya pikir itu adalah hal yang sehat,” tegasnya.