Dedi Mulyadi Sentil Lucky Hakim: Bahagiain Anak Enggak Harus ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan Bupati Indramayu Lucky Hakim berlibur ke Jepang di masa-masa heboh arus mudik Lebaran bersama keluarganya berujung pahit dan menuai kritik.

Bahkan, Lucky pun harus menjalani proses pemeriksaan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, Lucky tetap harus menjalani proses klarifikasi resmi.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam video wawancara yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Lucky Hakim Liburan di Jepang saat Warga Macet-macetan Mudik, Dedi Mulyadi: Saya WA nggak Dibalas!

“Pak Lucky sudah meminta maaf. Katanya, liburan ke Jepang itu adalah bentuk janji kepada anak-anaknya. Tapi saya sampaikan, sebagai pejabat negara, kita harus patuh pada aturan negara,” ujar Dedi.

"Kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri, dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan urgent kesimpulannya seperti apa. Pak Lucky tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom," 

"Kemudian waktu itu juga di WA (WhatsApp) dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anak," ujarnya.

Pejabat Negara, Bukan Sekadar Orangtua

Dedi menegaskan bahwa seorang pejabat publik tidak bisa seenaknya melanggar protokol, meski untuk alasan pribadi sekalipun.

Menurutnya, anak-anak pejabat pun seharusnya diajarkan untuk mencintai tanah air, termasuk soal memilih destinasi liburan.

“Bahagia tidak harus di Jepang. Anak pejabat harus diajak bahagia di kotanya sendiri,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik tegas, Dedi menyebut bahwa seluruh proses saat ini berada di bawah kewenangan Kemendagri, dan ia tidak memiliki wewenang memberikan sanksi ataupun keputusan akhir.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait sanksi atau tindak lanjut terhadap Lucky Hakim.

Kata dia, publik dan media terus menyoroti bagaimana pejabat publik semestinya menjaga etika dalam menjalankan tugasnya, terutama saat memegang jabatan strategis.

Baca Juga: Maung Putih ke Luar dari Rumah Megawati, Prabowo Temui Ketua Umum PDI-P?

"Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo karena itu tugas pemimpin," kata Dedi.

"Jadi ini penting, jadi saya ingin nanti para pejabat itu cukup menciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah, sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing," ucapnya.