Efisiensi Anggaran Pemerintah Ancam Pendapatan Hotel, PHRI Khawatir Gelombang PHK

KOMPAS.TV - Industri perhotelan mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Pemangkasan anggaran, khususnya pada komponen perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan, dinilai berpotensi menurunkan pendapatan hotel hingga 80 persen dan mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hampir 60 persen pendapatan sektor perhotelan berasal dari aktivitas perjalanan dinas pemerintah.

Di Jawa Barat, tingkat okupansi hotel sepanjang Maret 2025 tercatat tak lebih dari 30 persen.

Meskipun sempat meningkat saat musim libur Lebaran, hal itu belum mampu menutup biaya operasional dan gaji karyawan.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah hotel mulai merumahkan karyawan akibat penurunan pendapatan yang drastis.

Sekjen PHRI, Maulana Yusran, menyebut kebijakan efisiensi anggaran sangat memukul industri hotel.

Ia juga tidak sepakat dengan permintaan pemerintah agar pelaku industri perhotelan mencari target pasar lain, karena hal tersebut dinilai tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat.

Presiden Prabowo resmi mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada Januari 2025 lalu, dengan menyoroti secara khusus pos perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan pemerintah.

#efisiensianggaran

Baca Juga: Pelesir ke Luar Negeri saat Lebaran, Bupati Indramayu Dipanggil Kemendagri