Dedi Mulyadi Ingatkan Lucky Hakim: Bahagiakan Anak Tak Mesti ke Jepang

BANDUNG, KOMPAS TV – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kabar liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim dan keluarga ke Jepang di masa arus mudik Lebaran 2025. Menurut Dedi, untuk membahagiakan anak tidak harus pergi ke Negeri Matahari Terbit.

Dedi mengingatkan kalau sudah ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri soal cuti pejabat negara selama masa mudik dan Lebaran.

Ia menekankan kalau sebagai pejabat negara, seseorang harus menaati aturan yang berlaku.

Baca Juga: Usai Liburan Tanpa Izin, Lucky Hakim Akan Temui Dedi Mulyadi Besok

"Jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan bahagia tidak mesti di Jepang," kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025), dikutip dari Antara.

Dedi menyebut telah menghubungi Lucky melalui pesan singkat dan rapat virtual. Dalam kesempatan itu, Lucky menyampaikan permohonan maaf karena bepergian tanpa izin guna memenuhi janji kepada anak-anaknya.

"Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara," ujar Dedi.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sebagai kepala daerah, seharusnya anak-anak pejabat bisa merasa bahagia di wilayah tempat ayahnya memimpin, termasuk untuk kegiatan rekreasi.

"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin," kata Dedi.

Menurut Dedi, penting bagi kepala daerah untuk menciptakan ruang-ruang publik yang nyaman dan indah agar bisa dinikmati warganya, termasuk keluarganya sendiri.

"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gituloh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya asalnya keluarga artis, misalnya, 'kan hari ini sudah menjadi pejabat publik jadi harus terikat dengan budaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi juga menyinggung masalah sosial di Indramayu, seperti praktik penyapu koin di jalur pantura. Ia menilai praktik tersebut harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tidak lagi melakukan hal yang membahayakan.

"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," katanya.

'Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tetapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenarkan," imbuhnya.

Proses lebih lanjut, kata Dedi, akan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, termasuk soal sanksi yang akan diberikan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Blak-blakan ke Presiden Prabowo soal Masalah yang Dihadapi Petani Jawa Barat

"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," katanya. 

Sebelumnya, usai melakukan liburan ke luar negeri tanpa izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim berencana menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu (9/4/2025) besok.

"Besok saya mungkin ke Gedung Sate atau ke rumah dinas, saya belum tahu arahannya, tapi sore ke sana insyaallah ketemu sama Pak Gubernur," kata Lucky, Selasa (8/4/2025), via Kompas.com.