Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Pastikan Kelayakan Kapal yang untuk Mudik Lebaran 2025

Kompas.tv - 27 Maret 2025, 07:32 WIB
anggota-komisi-v-dpr-minta-pemerintah-pastikan-kelayakan-kapal-yang-untuk-mudik-lebaran-2025
PT ASDP Indonesia Ferry mengimbau pemudik yang ingin menyeberang di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, agar membeli tiket maksimal H-1 keberangkatan. Hal itu demi kelancaran dan kenyamanan selama penyeberangan. (Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus


JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memastikan kelayakan moda transportasi, khususnya transportasi laut, menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025.

Ia menyoroti potensi lonjakan penumpang kapal penyeberangan yang diprediksi meningkat hingga 50 persen dibandingkan dengan musim mudik tahun 2024.

"Kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang tidak terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang," ujar Irine kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Baca Juga: Jelang Puncak Mudik: Jasa Marga Siapkan Mitigasi Antisipasi Kemacetan Polisi Persiapkan “Contraflow”

Politikus PDIP itu menyebut, masih banyaknya kapal berusia tua yang tidak mendapat perawatan optimal, sehingga berpotensi mengalami kendala teknis seperti mesin mogok atau kebocoran di tengah perjalanan.

"Meskipun sudah ada regulasi terkait kelayakan kapal, implementasi di lapangan sering kali kurang maksimal. Dalam beberapa kasus, kapal yang seharusnya tidak beroperasi tetap digunakan karena lemahnya pengawasan," katanya.

Irine mendesak pemerintah untuk menerapkan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan, termasuk pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.

"Pemerintah juga harus mengawasi harga tiket agar tetap sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo atau penipuan tiket palsu. Dan memastikan tersedianya alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci dalam jumlah cukup untuk seluruh penumpang," ujarnya.

Menurut dia, perlunya pemeriksaan ketat atau ramp check terhadap semua kapal yang beroperasi, mencakup aspek mesin, fasilitas keselamatan, hingga kapasitas penumpang.

"Pemerintah harus menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar dan memastikan tidak ada dispensasi terhadap kapal yang tidak layak," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perlu berkoordinasi dengan operator kapal untuk menambah jumlah armada guna mengurangi kepadatan dan menghindari overkapasitas. 

Baca Juga: Diimbau Masuk Pelabuhan Merak Sesuai Jadwal, Pemudik Manfaatkan Posko untuk Istirahat

"Apalagi setiap tahunnya, banyak pemudik menggunakan sepeda motor dengan membawa anak-anaknya," ujarnya.

Ia menegaskan kalau pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan kapal penyeberangan selama arus mudik.

Dengan pengawasan ketat, memastikan kelayakan kapal, serta meningkatkan fasilitas dan regulasi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan.


 

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x