Bahlil Ungkap Prabowo Minta Menterinya Perbaiki Komunikasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatatakan Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih meningkatkan komunikasi publik.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut komunikasi publik mesti ditingkatkan untuk mengomunikasikan berbagai program pemerintah. Kata Bahlil, komunikasi publik penting untuk menyampaikan program-program yang telah berjalan untuk masyarakat.

"Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan, yang sudah dirasakan oleh rakyat itu harus mampu kita komunikasikan secara baik, dengan narasi yang baik, dengan kecepatan informasi yang juga cepat," kata Bahlil kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Baca Juga: Dapat BHR Cuma Rp50 Ribu, Driver Ojol Ingin Mengadu ke Prabowo: Pidato Beliau Diabaikan Aplikator

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan komunikasi efektif penting agar masyarakt mendapatkan informasi akurat mengenai kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi efektif juga penting menghalau informasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

"Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan dengan baik itu betul-betul bisa tersampaikan ke tengah publik, sehingga ruang-ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta atas apa yang kita kerjakan," kata Bahlil dikutip Antara.

"Bukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang diplintir oleh satu dua kelompok untuk membelokkan informasi sesungguhnya."

Komunikasi publik jajaran Kabinet Merah Putih disorot belakangan ini. Berbagai pihak menyorot komunikasi publik pemerintahan Prabowo yang perlu ditingkatkan.

Hal ini karena pernyataan sejumlah bawahan Prabowo yang menuai sorotan sejak kabinetnya dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Kontroversi yang pernah terjadi di antaranya adalah pernyataan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Komentar Yusril dikritik berbagai pihak yang menilainya tidak sensitif terhadap keluarga korban.

Belakangan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disorot usai menyebut teror paket kepala babi di kantor Tempo sebaiknya "dimasak saja."

Baca Juga: Bahlil Pastikan Stok BBM, LPG, dan Listrik Aman hingga Lebaran