Prabowo Minta Pejabat Negara Perbaiki Komunikasi Publik, Begini Respons Bahlil

JAKARTA, KOMPAS TV – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat negara meningkatkan komunikasi publik.

Menurutnya, arahan tersebut bertujuan agar informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan dan dirasakan oleh rakyat harus mampu kita komunikasikan dengan narasi yang baik serta penyampaian informasi yang cepat," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR: Komunikasi Publik Pemerintah Harus Lebih Terarah dan Berempati

Ia menegaskan bahwa komunikasi publik yang baik akan memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan tidak terdistorsi oleh pihak-pihak tertentu.

"Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan bisa benar-benar tersampaikan ke tengah masyarakat. Sehingga ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta dari kerja nyata pemerintah, bukan oleh informasi yang tidak sesuai atau yang diplintir oleh satu dua kelompok untuk membelokkan kebenaran," jelasnya.

Bahlil menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik agar kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Upaya perbaikan komunikasi ini bertujuan untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan mencegah timbulnya kesalahpahaman.

Baca Juga: Komunikasi Pejabat Disoroti Rakyat, Presiden Prabowo: Kita Perbaiki...

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik, tetapi perlu diimbangi dengan penyampaian narasi yang tepat.

 "Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan nggak bagus," kata Sudaryono dilansir dari Antara, Selasa (25/3/2025).