Bareskrim Ungkap Kerugian Korban Fake BTS untuk Sebarkan SMS Penipuan, Capai Angka Rp400 Juta Lebih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Tindak Pidana (Tipid) Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan kerugian yang dialami korban fake Base Transceiver Station (BTS) untuk menyebarkan Short Message Service (SMS) penipuan kepada para korbannya. 

"Kerugiannya total dari 6 LP (Laporan Polisi) itu Rp473.367.388," ungkap Himawan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Kemkomdigi, Selasa (25/3/2025), dipantau dari YouTube Kemkomdigi.

Ia menjelaskan, dari enam laporan polisi terkait kasus fake BTS yang diterima pihaknya, dua di Mabes Polri dan empat di Polda Metro Jaya. 

Untuk jumlah korban, dari enam laporan polisi tersebut, korban sementara berjumlah 12 orang. 

"Ini masih kita lakukan penyidikan, dan kami berkolaborasi, berkoordinasi dengan berbagai stakeholder," tutur Himawan.

Baca Juga: Modus Penipuan yang Marak Jelang Lebaran: Pinjol Ilegal, Impersonation hingga Penipuan Loker

Dalam kesempatan sama, Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menerima pesan karena sekarang marak penipuan di ruang siber. 

"Kepada para masyarakat, terutama pada saat libur Hari Raya Idulfitri ini mungkin banyak promo-promo yang dikirimkan, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS, harus dilihat dengan jelas apakah pengirimnya itu valid," tuturnya. 

Rachmad mengatakan, sekarang modus pelaku semakin canggih sehingga dibutuhkan ketelitian masyarakat dalam mendeteksi pesan penipuan. 

"Karena pelaku bisa melakukan masking sehingga korbannya tidak menyadari bahwa itu tidak valid karena dia menggunakan nomor-nomor handphone dan domain-domain yang valid,” ujar Rachmad.

Rahmad mengingatkan kepada masyarakat agar memperhatikan dan mempertimbangkan kembali link-link yang dikirimkan kepada mereka agar tidak terburu-buru mengeklik link tersebut. 

Ia juga menyerukan agar masyarakat tidak gampang tergoda iming-iming hadiah ketika mengeklik suatu link yang mengarahkan masyarakat untuk membeberkan data-data pribadinya, seperti nomor ATM atau kartu kredit, pin, dan sebagainya.