Anggota Komisi II DPR Ini Desak Menpan RB Cabut Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK

JAKARTA, KOMPAS TV  – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini agar mencabut keputusan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.

Selain CPNS, dirinya juga meminta agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah lolos juga diangkat. 

Diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026.

Baca Juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda, Pengamat: Perencanaan di Pemerintahan Prabowo Carut Marut

Ia menyebut, Kemenpan RB telah sepakat harus menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

"Maksudnya, kita ingin agar pada bulan tersebut, Menpan RB dapat menyelesaikan pengangkatan seluruh CPNS dan PPPK, bukan memulai pengangkatan, apalagi menyerentakkan calon PPPK yang jelas-jelas tahapan rekrutmennya berbeda," ujar Indrajaya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Ia memahami tuntutan para CPNS dan PPPK yang menginginkan kepastian dalam pekerjaan, mengingat hal ini menyangkut kebutuhan dasar mereka.

"Mestinya Kemenpan RB mengedepankan sensitivitas terkait kebutuhan yang lebih mendesak ini. Bukankah memberikan kejelasan nasib CPNS adalah bagian dari program prioritas pembangunan?" katanya.

Indrajaya juga menyoroti CPNS yang berasal dari tenaga honorer telah lama menanti kepastian status mereka, dengan sebagian telah mengabdi selama 20 hingga 30 tahun dengan honor yang tidak menentu dan tanpa kepastian status kepegawaian.

Untuk menjadi PNS atau PPPK mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pendidikan dan masa pengabdian.

"Kasihan bila mereka yang telah dinyatakan lolos ini kepastian pengangkatannya ditunda-tunda," katanya.

Mereka juga dihadapkan pada kebutuhan hidup yang sulit ditunda.

"Saya bahkan mendengar sudah banyak yang berhutang karena mengharap kepastian status mereka," ujarnya.

"Ini soal kemampuan manajemen kementerian. Mestinya bila tidak mampu menciptakan kebijakan pemerintahan yang baik (good governance policy), Menpan RB mengevaluasi diri, bukan mengorbankan kepentingan rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Menpan RB Rini menyebut, pengangkatan CPNS proses rekrutmen tahun 2024 dan PPPK harus cermat dan hati-hati.

Baca Juga: Pimpinan Komisi II DPR Minta Pengangkatan CPNS Dilakukan Bertahap

"Kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan serentak memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan hati-hati," ujar Rini seperti dikutip dari laman menpan.go.id, Jumat (8/3/2025).

Ia mengatakan, telah disepakati pengangkatan CPNS yang lolos seleksi tahun 2024 pada 1 Oktober 2025.

Sementara, untuk pengangkatan PPPK tahap 1 dan tahap 2 dilakukan pada 1 Maret 2026.

"Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026," kata Rini.