Kuasa Hukum Hasto Sebut KPK Tidak Ada Semangat Menjadikan Hukum di Indonesia Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada semangat untuk menjadikan hukum di Indonesia berkualitas.

Pasalnya, KPK justru menghindari upaya praperadilan dengan cara memaksakan pelimpahan bukti dan tersangka Hasto Kristiyanto.

Demikian Ronny Talapessy dikonfirmasi perihal sidang praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto, Senin (10/3/2025).

“Dalam rangkaian praperadilan pertama terungkap, bagaimana begitu banyak keganjilan dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan oleh KPK. Bahkan ahli yang dihadirkan oleh KPK sendiri ikut memperkuat dalil-dalil kami,” ucap Ronny.

“Keterangan-keterangan ahli inilah yang kami duga membuat KPK menghindari upaya pra peradilan dengan segera memaksakan pelimpahan tersangka. Tidak ada semangat untuk menjadikan hukum di negeri ini semakin berkualitas dengan menempuh proses-proses yang rasional dan argumentatif,” lanjutnya.

Baca Juga: Ketum Projo soal Pertemuan Hashim dan Jokowi Disebut terkait Status Hasto: Jangan Spekulatif

Menurut Ronny, seharusnya KPK tetap menghormati proses praperadilan sebagai bentuk penghormatan hukum.

“KPK seharusnya dapat menggunakan pra peradilan ini untuk membuktikan kepada publik bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto adalah benar, dan tidak seperti dituduhkan sebagai bentuk pemidanaan yang dipaksakan,” ujar Ronny.

“Karena kasus ini sudah pernah disidangkan 2019 dan sudah inchraht dan tuduhan terkait OJ, contohnya saksi Hasan menyebutkan bukan Pak Hasto yang menyuruh menenggelamkan hp, terakhir penggeledahan ilegal saksi Kusnadi tanggal 10 juni 2024 juga hpnya disita jadi tidak ada OJ,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Ronny menganggap, bentuk menghindari KPK dari sidang praperadilan kliennya tidak bisa dipisahkan dari politik.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan

“Dalam hal ini kami Melihat bagaimana penyidik KPK menghindari pra peradilan ini, maka semakin teranglah anggapan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto adalah target operasi politik semata,” ucapnya.