Tito Karnavian Sebut Kemendagri Belum Sepenuhnya Bayar Biaya Retret Kepala Daerah: Baru Rp2 M

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Kemendagri belum sepenuhnya membayar ke PT Lembah Tidar untuk pelaksanaan retret kepala daerah.

“Nah saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri,” ucap Tito Karnavian, Jumat (7/3/2025).

“Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 Miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran. Apa yang saya lakukan saya betul-betul, Irjen cek betul detil semua penggunaanya, semua bill harus wajar,” lanjut Tito.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan

Tito lebih lanjut menuturkan, menurutnya penunjukkan langsung boleh dilakukan sepanjang wajar penggunaanya.

Dalam hal ini, sambung Tito, Kemendagri bahkan meminta BPKP untuk melakukan pengecekan untuk melihat kewajaran.

“Saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review, untuk melihat kewajaran dll. Nanti setelah review itu, ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara, karena penyelenggara hanya satu PT Lembah Tidar,” kata Tito.

“Itu kita nggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau balai sudirman yang punya institusi tertentu bukan karena kan kepentingan publik,” lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo Bertemu 8 Taipan di Istana, Aguan hingga Tomy Winata

Menurut Tito, nantinya setelah ada rekomendasi BPKP yang melihat standarisasi baru pihaknya membayar.

“Jadi saya melihat nggak ada masalah, mekanisme penujukkan ada dasar hukum, masalah anggaran nanti sekali lagi baru panjer, belum di bayar penuh, kami akan bayar penuh setelah ada rekomendasi dari BPKP,” tegas Tito.