SBY: Dewan Keamanan PBB Lumpuh, Gagal Hentikan Genosida di Gaza Maupun Perang di Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lumpuh.

Hal tersebut disampaikan SBY karena Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang terjadi di Gaza hingga Ukraina.

Demikian SBY dalam Konferensi Tokyo 2025 yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara di dunia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

“Amerika Serikat, negara yang membantu menciptakan PBB, sekarang mundur dari sejumlah perjanjian multilateral. Persaingan geopolitik menghambat kerja sama kawasan dan multilateral. Keakuan (me-ism), dan bukannya kekitaan (we-ism) yang berkembang cepat,” kata SBY.

Baca Juga: RS Polri Hentikan Identifikasi Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza: Kami Nyatakan Ditutup

“Dewan Keamanan PBB lumpuh, gagal menghentikan genosida di Gaza maupun perang di Ukraina. Ada persepsi kuat tentang standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional,” lanjutnya.

Menurut SBY, PBB saat ini hanyalah gabungan dari kegagalan. Hal tersebut tercermin dari banyaknya perang yang terjadi di dunia ini.

“Dalam perspektif saya, PBB adalah gabungan dari kegagalan, tecermin dari berbagai perang yang masih berlanjut saat ini, dan keberhasilan, dengan munculnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme dan konflik yang dipecahkan PBB,” ujar SBY.

Baca Juga: Menaker soal THR Ojol: Ini Sedang Finalisasi

Dalam paparannya, SBY kemudian menawarkan beberapa hal konkret untuk mengatasi krisis multilateralisme. Satu di antaranya adalah dengan memperkuat PBB sebagai perwujudan multilateralisme global dan mengatasi kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dengan melepaskannya dari cengkeraman veto dari lima negara.

“Multilateralisme saat ini sedang dalam krisis. Benar bahwa tidak ada lagi Perang Dunia sejak 1945. Tapi kini, lihat di Ukraina, Gaza, Kongo dan Sudan, dan yang lebih dekat, perang sipil di Myanmar,” ujarnya.

“Memberdayakan Majelis Umum, meningkatkan operasi penjaga perdamaian, serta menciptakan sistem pendanaan yang stabil, sehingga tidak ada lagi negara adidaya yang bisa mengintimidasi PBB dengan mengancam membekukan pendanaannya,” lanjutnya.