Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Segera Cairkan Tunjangan Kinerja Dosen ASN

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias (Ibas) mendorong agar tunjangan kinerja (tukin) dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) segera dicairkan.

Menurutnya, pendidikan merupakan sektor utama yang harus mendapat perhatian serius, termasuk kesejahteraan para dosen.  

"Tunjangan kinerja dosen ASN sangat penting. Kita harus ingat bahwa pemberian tukin ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan," ujar Ibas dalam diskusi bertajuk 'Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/3/2025).  

Baca Juga: Dosen UGM Minta Prabowo Turun Tangan Soal Pertamina: Pemberantasan Mafia Migas Perlu Peran Presiden

Ia menegaskan dosen memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan daya saing mahasiswa agar siap menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang.  

"Para dosen, dari jenjang awal hingga profesor, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa," ujarnya.  

Ibas menilai kesejahteraan dosen yang terjamin akan meningkatkan motivasi mereka dalam mendidik generasi muda. 

Namun, ia mengakui masih banyak kendala dalam pencairan tukin, seperti keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen di bawah Kemendikbud dan Kemenag, serta belum meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi.  

"Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, lebih dari 183 ribu dosen masih menunggu pencairan tukin, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp70,3 triliun," katanya.  

Ibas juga membandingkan tunjangan dosen di Indonesia dengan beberapa negara lain.

Menurutnya, dosen di Australia mendapatkan tunjangan sekitar Rp90 juta per bulan, di Singapura Rp70 juta, dan di Jepang Rp40 juta. Sementara itu, di Indonesia, tunjangan bagi dosen masih jauh lebih rendah.  

Baca Juga: Ramai Tagar Kabur Aja Dulu di Medsos, Dosen ITB: Anak Muda Ingin Taraf Hidup Naik

Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini mengajak para wakil rakyat untuk terus memperjuangkan pencairan tukin dosen serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.  

"Selain dosen, tunjangan dan kesejahteraan bagi profesi lain seperti TNI, Polri, dan ASN juga perlu diperhatikan. Bahkan, di ASEAN, gaji dosen di Filipina mencapai Rp6,9 juta, dan di Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dibanding Indonesia," ujarnya.  

Ibas menekankan kalau pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945.