Anggota Komisi II DPR: PSU Pilkada Jelang Idul Fitri Harus Ditinjau Ulang

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang.

Sebab, bulan suci itu merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketaqwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

Menurut dia, pada akhir bulan puasa, umat Islam harus memperbanyak ibadah, dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri.

Termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

Baca Juga: Bawaslu Minta Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat untuk Awasi PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah

"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," ujarnya.

Toha mengatakan, PSU akan memakan waktu dari pagi hingga larut malam, sehingga akan merugikan umat Islam yang sedang fokus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan.

"PSU bila dipaksakan pada 22 Maret 2025 akan banyak mudaratnya. Sebaiknya penyelenggara berpikir ulang, jangan grusa-grusu," ujarnya.

Toha juga mengingatkan terkait ketersediaan anggaran. PSU untuk 14 daerah memerlukan dana Rp 700 milliar, ditambah dua pilkada ulang di Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Bangka yang diperkirakan total menjadi Rp 1 triliun.

"Dana tersebut cukup besar, perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat. Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara," kata Toha.

Selain itu, kata dia, sekarang ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran negara yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara juga masyarakat.

Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk mensejahterakan rakyat melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: KPU Usulkan PSU Pilkada 2024 Digelar pada Hari Sabtu

"Tentu ini butuh waktu, jangan sampai di masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp 73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh," kataToha.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan agar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan pada hari Sabtu.

Pemilihan hari Sabtu dipertimbangkan karena merupakan hari libur, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena merupakan hari libur, sehingga tidak perlu ada kebijakan khusus untuk meliburkan hari kerja," ujar Anggota KPU Idham Holik dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Adapun usulan jadwal PSU sebagai berikut:

- Batas waktu 30 hari: Sabtu, 22 Maret 2025
- Batas waktu 45 hari: Sabtu, 5 April 2025
- Batas waktu 60 hari: Sabtu, 19 April 2025
- Batas waktu 90 hari: Sabtu, 24 Mei 2025
- Batas waktu 180 hari: Sabtu, 9 Agustus 2025