Antrian di SPBU Swasta Meningkat, Anggota Komisi VI DPR: Perlu Perbaikan Fundamental di Pertamina

JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya menyoroti dampak kasus dugaan korupsi minyak mentah terhadap kepercayaan publik terhadap PT Pertamina (Persero).

Ia menilai citra Pertamina semakin merosot, terbukti dengan meningkatnya antrean masyarakat di SPBU swasta seperti Shell dan Vivo.

Asep menegaskan, permintaan maaf dari Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola di tubuh perusahaan.

Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR ke Dirut Pertamina: Maaf Saja Tidak Cukup

"Kalau tidak ada perbaikan fundamental dari Pertamina sendiri, bisa jadi masyarakat akan semakin meninggalkan Pertamina. Jika itu terjadi, permintaan maaf Dirut hanya sekadar formalitas tanpa makna," kata Asep kepada wartawan, Senin (3/3/2025). 

Selain itu, kata Asep, Dirut Simon juga harus serius memberantas praktik mafia minyak di dalam perusahaan pelat merat itu yang sudah amat mengakar ini.

"Jika Pertamina benar-benar ingin melakukan perbaikan, ini akan menjadi tugas yang sangat berat. Masalahnya, apakah Dirut Pertamina sanggup? Sejauh mana beliau memahami kekuatan dan kelemahan jaringan mafia migas ini?" ujar Asep.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Pertamina tidak bisa dipulihkan hanya dengan mengganti pemain di dalam perusahaan, tetapi harus melalui perubahan sistem yang mendasar.

"Maaf tetap penting, tapi kesalahan ini terlalu besar untuk diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Harus ada tindak lanjut yang konkret, mendasar, dan fundamental agar Pertamina bisa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini buntut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023.

Baca Juga: LBH Jakarta Terima 519 Aduan Warga Korban Dugaan Pengoplosan Pertamax Pertamina

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri sebagaimana tayangan Breaking News KompasTV, Senin (3/3/2025).

“Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ucap Simon.