100 Hari Pemerintahan Prabowo, Rp300 Triliun Hasil Efisiensi Siap Diinvestasikan Melalui Danantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberhasilan pemerintah mengamankan dana sebesar Rp300 triliun atau hampir 20 miliar dolar AS yang selama ini terbuang akibat inefisiensi, korupsi, dan alokasi belanja yang tidak tepat sasaran. Dana tersebut kini akan diinvestasikan untuk lebih dari 20 proyek nasional strategis melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, hampir 20 miliar dollar (AS) dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita," ucapnya.

Kepala Negara berpendapat keberhasilan ini adalah komitmen pemerintahannya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab selama 100 hari pertama pemerintahan

Baca Juga: Dampingi Prabowo Luncurkan Danantara, Peran Jokowi dan SBY Jadi Dewan Penasihat

Proyek nasional yang akan dibiayai dari dana investasi tersebut merupakan proyek berdampak tinggi. Nantinya proyek tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.

"Yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," ujar Prabowo.

Siap Diawasi KPK

Sementara itu, Kepala BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak kebal hukum dan dapat diawasi oleh berbagai lembaga pengawas negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan.

Rosan juga menambahkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengaudit Danantara, khususnya terkait penggunaan APBN untuk program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," ucapnya.

Baca Juga: Danantara Dapat Diawasi KPK dan Diaudit BPK, Rosan: Tidak Ada yang Kebal Hukum