JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Danantara Indonesia harus bisa diaudit dan diawasi oleh berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat meluncurkan Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).
“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Baca Juga: Tok! Prabowo Teken Keppres Tata Kelola BPI Danantara
“Saya yakin Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Selain itu, Presiden Prabowo juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata Kelola BPI Danantara.
Presiden Prabowo di saat yang bersamaan juga menerbitkan keputusan presiden tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan BPI Danantara. Sebagai informasi, sebagaimana UU BUMN, BPI Danantara akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang akan ditunjuk oleh Presiden.
Baca Juga: Pengamat: Instruksi Megawati Dikeluarkan sebagai Tudingan Hasto Ditahan karena Intervensi Kekuasaan
“Saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi Dan Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Prabowo.
Setelah itu, Presiden Prabowo meresmikan peluncuran Danantara Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam kegiatan ini hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ada juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, hingga Ma’ruf Amin.
Kemudian sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ketua Umum partai politik, hingga tokoh agama.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.