Hadiri Retreat, Bupati Brebes Langgar Instruksi Megawati: Berangkat demi Kepentingan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma tetap mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Meskipun ada instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menunda kegiatan itu, Paramitha beralasan, dirinya tetap menghadiri retreat di Magelang atas dasar kepentingan masyarakat.

“Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” tegas Paramitha saat dikonfirmasi perihal instruksi dari Megawati Soekarnoputri, Jumat (21/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Paramitha menuturkan, selama dirinya mengikuti kegiatan retreat maka pemerintahannya akan dijalankan oleh wakilnya, Wurja.

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal Hasto Kristiyanto: Tidak Ada Pengganti Sekjen

Wakil Bupati Brebes Wurja menuturkan, mengawali pemerintahannya dengan kegiatan senam bersama.

Selanjutnya, Wurja melakukan ziarah ke makam Mbah Rubi Brebes pada sore hari.

Dalam kegiatan tersebut, Wurja mengatakan, jika senam dan ziarah dilakukannya tanpa Gubernur Brebes Paramitha.

“Untuk ibu bupati sendiri, hari ini, jadwalnya mengikuti retreat sampai 28 Februari 2025. Berangkat hari ini, sejak pagi,” jelas Wurja.

Wurja kemudian dikonfirmasi soal instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda untuk ikut kegiatan retreat yang digelar oleh pemerintah. Namun, Wurja menolak untuk berkomentar perihal tersebut.

Menurut Wurja, dirinya yang merupakan kader Partai Gerindra tidak punya kapasitas untuk menyikapi dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan. 

Hasil Pilkada 2024 di Brebes, Jawa Tengah, Paramitha dan Wurja menang mengalahkan kotak kosong.

Dalam kemenangannya, Paramitha dan Wurja diusung koalisi 10 partai politik selain PDIP dan Gerindra.

Kedelapan parpol lainnya adalah PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan PPP.

Baca Juga: Hasto: Banyak Dubes Asing Pertanyakan tentang Kegelapan Demokrasi di Indonesia, Mereka Prihatin

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda hadir pada Retret di Magelang, Jawa Tengah.

Megawati menilai telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis edaran yang ditandatangani Megawati.