JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah membantah ada pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) setelah Hasto Kristiyanto ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Said Abdullah di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Jumat Malam, (21/2/2025).
“Tidak ada pengganti sekjen,” ucap Said.
Menurut Said, pengaturan soal jabatan Sekjen sepenuhnya menjadi kewenangan yang dimiliki Megawati.
Baca Juga: Luhut Sebut Dana Desa Naik dari Rp1,1 Miliar ke Rp8 Miliar karena Ada Makan Bergizi Gratis
“Semua kewenangan ada di Ibu Ketua Umum,” ujar Said.
Said pun dikonfirmasi soal namanya yang disebut-sebut akan menjadi pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.
Said menunjukkan sikap kaget dan membantah soal isu dirinya akan menjadi Sekjen PDIP menggantikan Hasto.
“Hah? Nggak, nggak,” kata Said.
Sebelumnya Kamis, 20 Januari 2025, pihak KPK melakukan penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk kasus suap pergantian antar waktu kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Buntut penahanan Hasto, kemudian disikapi Megawati Soekarnoputri dengan mengeluarkan instruksi melarang kepala daerah dari PDIP hadiri Retret di Magelang, Jawa Tengah.
Megawati menilai telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Baca Juga: Anies Baswedan Ucapkan Selamat untuk Pramono dan Rano: Ini Jadi Awalan Baik untuk Rakyat Jakarta
Megawati menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan menunda mengikuti retreat di Magelang pada 21 - 28 Februari 2025.
Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat edaran yang ditandatangani Megawati.
Megawati mendasarkan instruksi tersebut pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak.
Baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partal.
Maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.