Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Silakan Saja, Ini Negara Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi seruan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Maruarar mempersilakan lembaga penegak hukum melakukan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan aparatur penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK telah mengerti tugas masing-masing.

“Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Permintaan Hasto agar KPK Periksa Keluarganya: Silakan

Mantan kader PDIP tersebut menyatakan, tidak boleh ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Maruarar menegaskan sudah ada mekanisme check and balance yang dibagi ke setiap lembaga.

"Kita sudah membagi hak, kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata Ara, dikutip Antara.

Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025) malam atas perannya dalam kasus suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku yang saat ini masih buron.

KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka sejak 24 Desember 2024 lalu. Setelah resmi ditahan KPK, Kamis, Hasto menyerukan agar lembaga antirasuah itu mengusut keluarga Jokowi.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” katanya.

Jokowi telah menanggapi seruan Hasto tersebut, Jumat. Eks wali kota Surakarta itu mengaku siap diperiksa KPK jika ada fakta hukum yang ditemukan.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kader PDIP Seharusnya Ikut Retret, Said Abdullah: Ini Bukan Urusan Orang Luar