Yusril Sebut Efisiensi Anggaran Dilakukan karena 30 Persen APBN Bocor

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan sekitar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Atas dasar itulah, kata Yusril, pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril setelah menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dikutip dari Antara.

Baca Juga: Prabowo Yakin Efisiensi Anggaran Capai Rp750 Triliun, Janjikan Manfaat untuk Rakyat

Menurut Yusril, kebijakan penghematan anggaran diambil sebagai langkah strategis untuk membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah menargetkan pengurangan belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, seminar, dan pengadaan alat tulis kantor.

Sebanyak 30 persen dari APBN, atau setara 20 miliar dolar AS, akan dialokasikan untuk program bantuan langsung, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pendanaan 34 hingga 35 megaproyek yang mulai dikerjakan tahun ini. 

Pemerintah berharap investasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun mendatang.

Yusril menambahkan, penghematan ini akan terasa dalam satu hingga dua tahun pertama, tetapi akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. 

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sebut Anggaran Lembaganya Kena Pangkas Rp1,3 Triliun akibat Kebijakan Efisiensi

“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," katanya.

Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada program-program kementerian dan lembaga yang manfaatnya tidak dapat diukur langsung oleh masyarakat, seperti perjalanan luar negeri dan kegiatan seremonial. 

Namun, efisiensi ini tidak akan berdampak pada layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Baca Juga: Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, BEM SI Gelar Demo di Patung Kuda