Tanggapi Demonstrasi Indonesia Gelap, Mahfud: Banyak Kebijakan Prabowo yang Terang

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut banyak kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang "terang" dan tak perlu diprotes.

Hal ini disampaikan Mahfud di Balairung UGM, DI Yogayakarta, Kamis (20/2/2025) saat menanggapi gelombang demonstrasi "Indonesia Gelap."

Mahfud MD menyebut, memang terdapat kebijakan yang perlu dikritis. Namun, menurutnya tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah buruk.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes kan," kata Mahfud di Balairung UGM, Kamis (20/2).

Baca Juga: Bupati Kutai Barat Sebut Fokus Bangun Infrastruktur, Termasuk Jembatan Aji Tulur Jejangkat

Eks cawapres Ganjar Pranowo itu kemudian mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan yang patut diapresiasi. 

"Saya kira (MBG) bagus sebagai sebuah program," kata Mahfud dikutip Antara.

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung kebijakan efisiensi anggaran Prabowo.

Ia berpendapat, efisiensi adalah langkah yang diperlukan untuk mengoptimalisasi penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," katanya.

Mahfud mengatakan, efisiensi anggaran telah menjadi persoalan sejak era Orde Baru.

Mahfud menyampaikan bahwa ayah Prabowo, eks Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo menemukan inefisiensi anggaran saat Orde Baru mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," katanya.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan, efisiensi harus dilakukan secara selektif sehingga tidak merugikan sektor yang penting.

Akademisi UII tersebut menilai, efisiensi seharusnya menyasar pengeluaran negara yang tidak perlu seperti dana kickback proyek, perjalanan dinas yang tak penting, atau praktik pamer di kalangan pejabat.

"Tetapi (efisiensi) harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu kan kurang," kata Mahfud.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Polisi Tutup Akses Jalan Merdeka Barat