Hasto Kristiyanto Mengaku Siap Lahir Batin Ditahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan siap lahir batin jika harus ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda pemeriksaan hari ini.

“Ya sudah, siap lahir batin,” ucap Hasto Kristiyanto ditemui sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).

Hasto hadir menggunakan setelan jas tanpa dasi didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Ronny Talapessy, Magdir Ismail, Patra Zen dan rekan separtainya Ribka Tjiptaning Proletariyati. Meski mengaku siap ditahan, Hasto juga sempat berharap dirinya tidak ditahan oleh KPK.

“Suatu pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan, rekan-rekan semuanya, republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya, karena itulah ketika itu terjadi semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” ucapnya.

Baca Juga: 481 Kepala Daerah Dilantik Langsung Presiden Prabowo, Pemantau Otonomi: Jangan Sebatas Seremoni

“Karena itulah kami meyakini karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan, saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba diciptakan kepada saya, sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zolim itu akan semakin besar terima kasih,” ucapnya.

Sebelum pemeriksaan hari ini, Hasto sempat mendaftarkan gugatan praperadilan untuk penetapan tersangka dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.

Namun, hakim tunggal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” ucapnya Djuyamto.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan telah mempelajari dan mencermati permohonan pemohon maupun jawaban termohon, yang mana penetapan pemohon sebagai tersangka didasari oleh dua surat perintah penyidikan.

Baca Juga: Satryo soal Jabatan Mendiktisaintek Diteruskan Brian Yuliarto: Saya Ikhlaskan

“Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan dua surat perintah penyidikan tersebut di atas, jelas adalah terkait dengan dua dugaan tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara.”

Hakim pun berpendapat, karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka untuk eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum.

“Oleh karena eksepsi termohon dikabulkan maka terhadp pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon adalah tidak dapat diterima,” ujarnya.