481 Kepala Daerah Dilantik di Istana, Pengamat: Buktikan Perintah Ada di Presiden Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto dinilai ingin menegaskan kepada kepala daerah bahwa dirinya adalah atasannya sehingga perintah tertinggi ada padanya.

Demikian Direktur Eksekutif Algoritma/ Research And Colsulting Aditya Perdana merespons pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia yang digelar berbeda dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025).

“Kepala daerah dilantik oleh presiden itu untuk membuktikan bahwa anda itu, atasannya langsung itu di Presiden, jadi perintahnya itu kemudian ada di presiden. Sehingga kemudian ini untuk menggambarkan, interpretasi bahwa kepala daerah kerap kali kakinya sana sini gitu ya,” kata Aditya.

Baca Juga: 481 Kepala Daerah Dilantik Langsung Presiden Prabowo, Pemantau Otonomi: Jangan Sebatas Seremoni

“Mungkin bisa berimplikasi kalau pertanyaan apakah punya dampak ke pemilu yang akan datang, pasti tentu akan ada. Jadi ini akan menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan itu,” lanjutnya.

Di samping itu, Aditya menilai Presiden Prabowo berupaya untuk meyakinkan kepala daerah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bisa bersinergi.

“Yang mau dibangun dari sisi politik perpektifnya adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu juga bisa sinergi. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu membuktikan bahwa pemerintahan daerah sama pemerintah pusat itu kerap kali banyak yang tidak berbarengan,” ujar Aditya.

“Nah ini yang ingin ditunjukan gitu ya dengan tadi simbol seremoni bahwa pelantikan itu dilakukan secara berbarengan,” lanjutnya.

Baca Juga: Petrus: Penyidikan Hasto Bisa Diproses Hanya setelah Diuji di Sidang PK

Sebelum dilantik, para kepala daerah dikumpulkan di kawasan Silang Monas untuk melaksanakan kirab dengan berjalan menuju Istana Negara.

Selain 481 kepala daerah yang hadir hari ini, ada 22 kepala daerah yang tidak hadir dan tidak akan dilantik di Jakarta, di antaranya kepala daerah terpilih dari Aceh, yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Syariah.

Sementara para bupati dan wakil bupati terpilih di wilayah Aceh akan dilantik di hadapan gubernur dan Mahkamah Syariah.