Luhut Ingin Indonesia Punya AI Sendiri, Optimistis Bisa Saingi ChatGPT dan DeepSeek

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia seharusnya mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) sendiri seperti DeepSeek dan ChatGPT. Luhut menyebut Indonesia cukup mumpuni untuk membuat sistem seperti demikian.

“Saya kira ini penting. Orang bicara DeepSeek, kenapa kita tidak studi mengenai itu? Tidak selalu mahal, harga itu bisa,” kata Luhut dalam acara "The Economic Insights 2025" di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menekankan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang telah terbukti untuk mengembangkan teknologi serupa.

Baca Juga: Soal Tagar Indonesia Gelap, Luhut: yang Gelap Kau, Bukan Indonesia

Menurut Luhut, hal ini terlihat dari pengembangan PeduliLindungi, Simbara hingga e-katalog yang dikembangkan talenta digita Indonesia. Luhut mengaku yakin talenta digital Indonesia mampu mengembakan AI seperti China dan Amerika Serikat (AS).

“Masa hanya China dan Amerika Serikat saja yang bisa,” kata Luhut dikutip Antara.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pihaknya telah merekrut sejumlah anak muda Indonesia untuk mengembangkan AI sendiri. Para pengembang tersebut disebutnya akan mempresentasikan hasil kerja ke Presiden RI Prabowo Subianto setidaknya dua pekan mendatang.

"Mungkin dalam dua minggu ke depan mereka akan presentasi ke Presiden," kata Luhut.

Sebagai gambaran mengenai produk AI Indonesia, Luhut menyampaikan sistem itu nantinya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. AI ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digitilalisasi di Indonesia.

"Bisa bahasa Inggris dan Indonesia, yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien," katanya.

DEN pimpinan Luhut diketahui mengusung empat pilar dalam layanan digital pemerintah atau government technology (govtech).

Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara melalui sistem digital Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP mineral dan batubara.

Pilar kedua terkait terkait efisiensi belanja negara melalui sistem e-katalog versi 6.0. Pilar ketiga adalah sistem digital terkait pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).

Luhut menyebut pemerintahan Prabowo Subianto menginginkan layanan digital pemerintah terintegrasi pada Agustus 2025.

Baca Juga: Menhub Usul WFA Jelang Lebaran Mulai 24 Maret 2025, ASN-Pegawai BUMN Bisa Mudik Lebih Awal