Kompas TV nasional peristiwa

Menteri PU Ungkap Presiden Instruksikan Studi Banding ke Tiga Negara Terkait Revisi Desain IKN

Kompas.tv - 13 Februari 2025, 21:24 WIB
menteri-pu-ungkap-presiden-instruksikan-studi-banding-ke-tiga-negara-terkait-revisi-desain-ikn
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (Sumber: KOMPASTV)
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi studi banding ke tiga negara terkait revisi desain Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya kompleks legislatif dan yudikatif. 

"Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India," ucap Dody di kantornya di Jakarta, Kamis (13/02/2025), via Antara

Menurut penuturan Dody, Presiden menilai tiga negara tersebut memiliki karakter gedung yudikatif dan legislatif yang mirip atau serupa dengan di Indonesia. 

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia, punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia," ujarnya. 

"Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” tambahnya menerangkan. 

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB: Pembangunan IKN Tak Perlu Tergesa-gesa

Adapun pembangunan IKN tahap kedua, yakni di tahun 2025-2029 ditujukan untuk menyiapkan ekosistem legislatif dan yudikatif.

Hal ini sempat disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

"Pada saat sebelumnya kami juga diperintahkan Bapak Presiden untuk melengkapi, mulai membangun ekosistem yudisial dan legislatif, baik perkantoran, hunian, maupun ekosistem lainnya, jalan-jalan kawasan dan sebagainya," terang Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Kepala OIKN di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dikutip dari YouTube KompasTV

Basuki juga sempat menyinggung terkait desain kompleks legislatif dan yudikatif di IKN dalam rapat yang sama. 

"Kompleks legislatif dan yudikatif ini juga sudah didesain oleh PU yang kemudian sudah didiskusikan, dikonsultasikan kepada bapak presiden, dan ada beberapa koreksi terutama untuk ruang sidang paripurna DPR RI," ujarnya.


 

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV, Antara

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x