Kompas TV nasional politik

Waketum PKB Minta PDIP Tak Perkeruh Hubungan Prabowo-Jokowi

Kompas.tv - 12 Februari 2025, 13:47 WIB
waketum-pkb-minta-pdip-tak-perkeruh-hubungan-prabowo-jokowi
Asisten Pelatih Timnas AMIN sekaligus Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024). (Sumber: Antara)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus, untuk tidak memperkeruh atau memperpanas hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Jazilul mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan demi keberlanjutan pemerintahan.

"Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda, tetapi itu tidak perlu menjadi sumber masalah, apalagi perpecahan," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: PDIP: Prabowo dan Jokowi Memang Harus Pisah

Jazilul menegaskan, Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini. Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa.

"Menurut saya, Pak Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang berarti mengangkat hal baik untuk diteruskan dan menyimpan serta menghentikan hal yang kurang baik," kata Jazilul.

Menurut dia, Presiden Prabowo ingin seluruh elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan bersama.

"Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa dapat bersatu dalam membangun negara demi kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Deddy Sitorus merespons pernyataan Presiden Prabowo terkait adanya pihak yang ingin memisahkannya dengan Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Prabowo Diminta Berani Tindak Raja Kecil: Sebagai Presiden kan Punya Power untuk Itu

Menurut Deddy, dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo dan Jokowi harus dipisahkan. Sebab, seorang presiden harus bisa memimpin negara tanpa diintervensi oleh siapa pun.  

"Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden," kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).


 

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x