Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Agak Pesimis soal Tapera: Polemik di Publiknya Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku agak pesimistis dengan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) karena polemiknya tinggi di publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Maruarar Sirait dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi,” kata Maruarar.

Namun, Maruarar mengaku polemik atau pro-kontra yang cukup tinggi soal Tapera bisa berbalik persepsinya dengan kualitas leadership.

Baca Juga: Kuasa Hukum Hasto Minta Hakim Panggil Penyidik Rossa dan Tunjukkan CCTV Pemeriksaan Saksi Tio

“Saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru (Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, red)  dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Tapera merupakan program sejak pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Program tersebut diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada Mei 2024.

Program ini menyasar pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, hingga pekerja mandiri. Untuk kepesertaan pada program Tapera, pemerintah membebankan Beban iuran tiga persen yang akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Baca Juga: Istana Pastikan Gaji ke-13 dan 14 ASN Tetap Dibayarkan: Gaji Pegawai Bukan Bagian yang Diefisienkan

Namun program tersebut memicu protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Sebab pekerja dan perusahaan saat ini sudah dikenakan dengan pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.