Kelanjutan IKN Usai Efisiensi, Menteri PU: Anggarannya Enggak Ada, Cuma Cukup Buat Makan Siang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum jelas usai anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas sesuai amanat efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran PU untuk proyek IKN telah diblokir.

Hal tersebut disampaikan Dody saat ditanya wartawan mengenai progres IKN usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," kata Dody.

Baca Juga: Pengamat:  Ada Tukar Guling Kebijakan IKN dan PSN di Pemerintahan Jokowi

Politikus Partai Demokrat itu berkelakar bahwa anggaran saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang.

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody dikutip Kompas.com.

Kementerian PU menyatakan anggaran infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sebesar Rp40,29 triliun. Namun, anggaran Kementerian PU kemudian dipangkas sesuai nstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Pada 2025, pagu anggaran Kementerian PU dipotong hingga Rp81,38 triliun. Anggaran Kementerian PU 2025 yang tadinya mencapai Rp110,95 triliun kini tersisa Rp29,57 triliun.

Sebelumnya, saat rapat bersama Komisi V DPR, Dody menyampaikan realisasi anggaran IKN pada 2024 telah mencapai 87,9 persen. Anggaran tersebut dibagi untuk beberapa sektor infrastruktur, di antaranya terkait sumber daya air, jalan tol, hingga penataan sumbu kebangsaan.

“Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dikutip Antara.

Usai anggaran Kementerian PU dipangkas, Dody mengaku pihaknya akan fokus pada prioritas dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan hari raya Idulfitri serta Nyepi,

“Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” kata Dody.

Baca Juga: Instruksi Efisiensi Presiden Prabowo, Hemat Anggaran Rp 306,7 Triliun