Ibas di Depan Menteri Lingkungan Hidup: Pemerintah Harus Sanksi Perusahaan yang Merusak Ekosistem

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, dibutuhkan pendekatan yang lebih ketat dalam menjaga lingkungan.

Ia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif dalam pelestarian lingkungan serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku yang merusak ekosistem.

Hal ini disampaikan Ibas dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di gedung DPR, Rabu (5/2/2025).

Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Segel Pagar Laut Area Reklamasi di Bekasi, Pengacara Pengembang Minta Maaf

"Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tidak cukup hanya regulasi, kita juga harus menciptakan ekosistem investasi yang memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar lingkungan, serta menegakkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar," kata Ibas.

Ia mengatakan, pentingnya pengelolaan sampah terpadu melalui regulasi yang jelas, sistem terstruktur, ekosistem hijau yang ramah lingkungan, serta kolaborasi dari seluruh pihak.

Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya soal kesehatan dan kelestarian alam, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Ibas menyebut wajah suatu negara ditentukan oleh kondisi lingkungannya, termasuk kebersihan dan keasriannya.

"Indonesia harus menjadi rumah yang nyaman untuk kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mindset, edukasi yang masif, regulasi yang mendukung, serta gerakan besar bersama untuk masa depan lingkungan kita," ujar Ibas.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan fiskal dan alokasi anggaran yang sesuai untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dari tingkat pusat hingga daerah.

Ibas menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengelola isu lingkungan di Indonesia.

Ia membandingkannya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, dan Swedia yang memiliki anggaran lingkungan yang jauh lebih besar.

"Namun, kita tidak boleh berkecil hati, Pak Menteri. Indonesia ini luas dan berpenduduk padat. Oleh karena itu, selain edukasi, kita juga harus terus membangun infrastruktur yang mendukung pelestarian lingkungan," katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini optimistis kalau inovasi bisa menjadi solusi.

Ia mendorong pendekatan berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah, khususnya di area industri, tempat publik, dan rumah tangga.

"Jika kita belum se-advanced Swedia dalam mengelola sampah plastik secara masif, kita bisa mulai dari langkah sederhana, seperti membangun tempat pembuangan sampah terpadu berbasis teknologi dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah," katanya.

Terkait perdagangan karbon, Ibas menegaskan, Indonesia harus mengambil peran strategis dalam pasar karbon global.

Baca Juga: WALHI sebut Pagar Laut Misterius Tangerang Rugikan Nelayan dan Rusak Lingkungan

Ia berharap hasil Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-29 atau COP-29 dapat mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim serta meningkatkan partisipasi aktif dalam forum internasional terkait.

Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan deforestasi.

Namun, ia menekankan, masih banyak pekerjaan rumah, termasuk penyelesaian konflik tenurial di berbagai wilayah.

"Kementerian Lingkungan Hidup harus memastikan pengelolaan hutan yang adil antara swasta dan masyarakat, serta menyelesaikan status kawasan hutan secara legal untuk meminimalkan konflik," katanya.