BPKN Minta Pemerintahan Prabowo Gencarkan Jargas untuk Penuhi Kebutuhan Elpiji Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta menjalankan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan elpiji bagi masyarakat, salah satunya melalui jaringan gas (jargas).

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema ‘Tata Niaga Elpiji 3 Kg saat Pengecer Jadi Sub-Pangkalan’, Rabu (5/2/2025).

“Sebenarnya banyak alternatif dengan pendekatan jargas (jaringan gas) oleh pemerintah juga menarik, tapi sampai hari ini belum pernah dijadikan sosialisasi,” kata Mufti.

“Karena jaringan gas ini juga menarik, langsung di rumah dan bisa prabayar bisa pascabayar dan sebagainya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Mufti pun berpesan kepada pemerintah melalui juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, agar program jargas dioptimalkan.

Baca Juga: Pengecer Gas Elpiji Naik jadi Sub-Pangkalan Harus Terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP)

“Ini titip kepada pak jubir ini (Ujang Komarudin) supaya jargas ini menjadi program kan itu. Karena kan kalau pakai mekanisme (gas) melon ini memang masih berat sekali kan. Bagaimana kemudian sampai ada yang meninggal kemarin, antrean seperti itu,” kata Mufti.

Di samping itu, dia menyampaikan apreasiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang bertindak cepat soal tata niaga elpiji 3 kg. Sebab, menurutnya, konsumen pada dasarnya hanya ingin barang mudah didapat, dan murah.

“Kita menyambut baik Pak Presiden karena kecepatan beliau untuk mengambil keputusan itu. Sebenarnya mekanisme ini kan sudah lama bukan barang baru tapi yang sudah berulang-ulang,” kata Mufti.

“Jadi sebenarnya dalam konteks konsumen itu yang penting cepat, murah kan gitu, dan ada di sekitarnya, itu aja, konsumen nggak terlalu muluk-muluk. Bagaimana kemudian istilah pangkalan, subpangkalan, mekanisme-mekanisme yang ada dalam konteks pemerintah itu, dalam konteks distribusi, mereka tidak mau tahu, asal barang ini ada, murah,” lanjutnya.

Baca Juga: Pimpinan Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasi dengan DPR soal Larang Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg