Hendardi soal Ubaidilah Badrun Dicopot dari Jabatan Tanpa Alasan: Rektor UNJ Masih Melayani Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai ada pembungkaman pasif meski Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. 

Hal itu disampaikan Hendardi berdasarkan apa yang terjadi dengan Ubaidilah Badrun, aktivis 98 dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Sosiologi tanpa alasan jelas.

“Aktivisme Ubaid yang berulang kali menyasar dugaan korupsi dan nepotisme keluarga Jokowi diduga menjadi salah satu pemicu utama pencopotannya yang tidak lazim,” kata Hendardi.

“Sekalipun secara normatif Rektor memiliki kewenangan, tetapi tidak ada alasan kuat yang bisa diterima karena selama menjabat Ubaid justru berkinerja baik dan mebubuhkan sejumlah prestasi bagi program studi yang dipimpinnya,” lanjutnya.

Baca Juga: Komisi VI DPR RI Akan Panggil Pertamina Buntut Gas Elpiji Subsidi Langka

Menurut Hendardi, Rektor UNJ bisa jadi tidak tahu bahwa Jokowi bukan lagi sebagai Presiden RI, sehingga aktivisme Ubaid yang kritis terhadap keluarga Jokowi, mesti dibungkam.

“Rektor UNJ masih merasa perlu melayani Jokowi dan keluarganya. Pembungkaman pasif pada para akademisi dan aktivis menjadi cara untuk melemahkan perlawanan, kritisisme dan aktivisme yang dipraktikkan Jokowi saat menjabat,” ujar Hendardi.

“Hanya segelintir guru besar dan akademisi yang tetap gigih bersuara meski dihadapkan pada tekanan dan pembungkaman pasif,” lanjutnya.

Hendardi menuturkan, jika pembungkaman aktif dilakukan dengan kriminalisasi kebebasan berpendapat yang banyak menimpa aktivis HAM, aktivis bantuan hukum dan lingkungan. Sementara pembungkaman pasif umumnya dialamatkan pada akademisi dan tokoh masyarakat dengan cara menghambat laju karir, misalnya untuk menjadi guru besar, atau mencopot jabatan di dalam kampus.

Baca Juga: Ketum Joman soal KPK Diminta Periksa Jokowi dalam Dugaan Korupsi PSN PIK 2: Enggak Masalah

“Rektor lebih banyak menjadi tangan kekuasaan selama Jokowi menjabat dan selama musim Pemilu dan Pilkada, baik untuk mengendalikan aktivisme kampus maupun menyediakan dalil-dalil pembenaran atas tindakan sebuah rezim,” ucap Hendardi.

“Pembungkaman pasif terbaru bagi kalangan kampus adalah iming-iming konsesi tambang, melalui agenda revisi superkilat UU Minerba yang sedang berlangsung,” lanjutnya.