Kompas TV nasional peristiwa

WALHI ke Presiden Prabowo: Jangan Mau Ditipu, Segera Bentuk Satgas Kasus Pagar Laut Tangerang

Kompas.tv - 31 Januari 2025, 10:21 WIB
walhi-ke-presiden-prabowo-jangan-mau-ditipu-segera-bentuk-satgas-kasus-pagar-laut-tangerang
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (Sumber: istimewa)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk satgas penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (31/1/2025).

“Berulang-ulang kami berharap, Presiden segera bentuk satgas, jangan mau ditipu pemerintah bangsa ini, karena terlalu banyak penjahat,” ucap Mukri.

Di sisi lain, Mukri mengapresiasi jika Komisi IV DPR RI membentuk pansus untuk polemik pagar laut Tangerang.

Baca Juga: Kemlu dan KBRI Beri Pendampingan Hukum hingga Biaya Perawatan WNI Korban Penembakan di Malaysia

“Buruan juga, karena barangnya akan lewat, terlampau jenuh juga orang, karena yang ditunggu itu apa cerita kisah akhirnya ini, dari kejahatan ini,” kata Mukri.

Sebab menurut Mukri, kejahatan yang terjadi dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten dilakukan secara kolektif kolegial.

“Jadi yang namanya gerombolan jahat itu kan nggak mungkin juga hanya sebiji orang-orang yang ada di BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, itu pasti ke bawahnya (ada). Ini gerombolan, nggak mungkin cuman Tangerang ujrug-ujrug sendiri gitu ya, pasti ada yang lainnya,” kata Mukri.

“Contoh desa itu kan sudah jelas pengakuan dari warga, kok nama saya di masuk-masukin saya sebagai punya HGB, saya masih hidup dibilang mati atau sebaliknya. Jadi kejahatan ini nggak mungkin tunggal hanya dilakukan oleh orang BPN di Kabupaten Tangerang sendiri,” lanjutnya.

Baca Juga: Komisi I DPR akan Panggil Kemlu Jika Tidak Berikan Kepastian Hukum Pekerja Indonesia di Malaysia

Sebelumnya, polemik pagar laut ini terus berkembang, namun tidak ada yang mengakui siapa pihak di balik berdirinya pagar laut.

Presiden Prabowo Subianto kemudian merespons polemik ini dengan perintah kepada TNI AL untuk mencabut pagar laut.

Kisruh berlanjut, karena ternyata pagar laut di Tangerang yang menjadi polemik punya sertifikat hak guna bangunan.

Menteri ATR Nusron Wahid pun menyikapinya dengan pencabutan SHGB dan pencopotan 6 pegawai Kantor Pertanahan di Tangerang, Banten.




Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x