JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyebut, pentingnya perbaikan sistem ketatanegaraan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu langkah strategisnya adalah memperkuat pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila secara lebih masif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Hal ini disampaikan Ibas saat memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI di Komplek Parlemen, Kamis (30/1/2025).
Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Cek Program Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Kedung Badak Bogor
Ibas turut menyampaikan sejumlah poin penting sebagai bahan diskusi, mencakup berbagai isu yang relevan dengan tugas dan fungsi K3 MPR RI.
Salah satu aspek yang ditekankan Ibas adalah perlunya kajian mendalam terkait pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila.
Menurut Ibas, MPR RI harus mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat lintas generasi, terutama generasi muda, terhadap konstitusi, Pancasila, dan pilar-pilar kebangsaan.
“Kita perlu program pendidikan konstitusi yang lebih masif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, pemahaman masyarakat terhadap hukum dasar negara serta Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, akan semakin kuat,” kata Ibas.
Selain itu, kata dia, MPR RI harus memainkan peran strategis dalam menyelenggarakan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu caranya adalah dengan memasukkan materi empat pilar kebangsaan dalam kurikulum nasional.
“Kajian mengenai peran MPR RI dalam memperjuangkan materi Empat Pilar Kebangsaan agar menjadi bagian dari kurikulum nasional sangat penting,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pendidikan konstitusi, Ibas juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan dan desain pemerintahan Indonesia.
“Apakah sistem presidensial yang kita terapkan saat ini sudah optimal, ataukah masih perlu perbaikan dalam desain pemerintahan?” kata Ibas.
Ia menegaskan bahwa perlu ada kajian mendalam mengenai hubungan antarlembaga negara, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, MPR, dan DPD.
“Bagaimana kita dapat memperkuat mekanisme checks and balances di Indonesia?” ujar Ibas.
Baca Juga: MPR Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Keputusan Bijak Pemerintah | SERIAL HARGA NAIK
Dengan semangat kolaborasi, Ibas berharap K3 MPR RI mampu menghadirkan kajian yang komprehensif dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa.
“Saya berharap kajian yang dihasilkan dapat memperkuat kebangsaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga Indonesia semakin kuat pada 2045 dan siap menjadi negara maju di abad ke-21,” tandas Ibas.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.